BENGKULU - Persoalan anak tidak sekolah masih menjadi tantangan besar saat ini. Lebih dari 4, 2 juta anak yang terdata tidak sekolah tersebar di seluruh daerah di Indonesia. Salah satu faktornya adalah kondisi sosial ekonomi keluarga yang terbatas.
Terlebih lagi saat pandemi Covid-19. Banyak anak-anak di desa mengalami kesuliatan dalam sistem belajar dengan metode daring atau virtual.
Selain itu, diperkirakan anak yang tidak sekolah atau bahkan putus sekolah akan semakin meningkat dalam tahun ini.
Dalam rangka hal tersebut, pemerintah bekerja sama dengan UNICEF kembali melakukan sosialisasi Kegiatan Pemanfaatan Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat (SIPBM) dalam rangka monitoring dan penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS)/ Anak Beresiko Putus Sekolah (ABPS), Rabu(16/09/2020).
Asisten III Setda provinsi Bengkulu Gotri Suyanto mengatakan, sistem itu dibentuk dalam rangka untuk pendataan berbasis masyarakat dan meliputi banyak sektor. Salah satunya sektor pendidikan.
"Data pendidikan yang terdapat di SIPMB ini dapat memonitoring berapa jumlah anak putus sekolah bahkan tidak sekolah, " jelas Gotri usai mengikuti sosialiasasi via zoom meeting di ruang VIP Pola Pemprov Bengkulu.
Apabila desa dapat update data masyarakatnya, tambah Gotri, hal itu akan mempermudah pemerintah untuk mengambil kebijakan."Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan untuk daerah-daerah yang lain dapat melaksanakan penguatan sistem informasi pembangunan berbasis masyakarat khususnya masyarakat desa masing-masing, " pungkas Gotri. (***)
